√ Jenis Jenis Kebijakan Moneter

Versi materi oleh Ismawanto

Kebijakan moneter dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif yakni suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif yakni kebijakan yang bersifat melaksanakan pilihan atas beberapa aspek dari duduk masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

a. Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.

1) Discount policy (politik diskonto)

Politik diskonto artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi acara bank umum, sanggup mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi acara ekonomi masih berada di bawah tingkat acara yang diharapkan, bank sentral sanggup menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melaksanakan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi acara ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melaksanakan tabungan dan uang yang beredar sanggup dikurangi.

2) Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)

Politik pasar terbuka artinya kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.

Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong acara ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi acara ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga.

Agar operasi pasar terbuka sanggup berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:

a) bank umum tidak mempunyai kelebihan cadangan minimum.

b) dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang diperjualbelikan.

3) Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)

Politik cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.

Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral sanggup menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar sanggup dikurangi. Sebaliknya bila kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah sanggup menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah alasannya yakni banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk menawarkan pinjaman berkurang atau bank umum tidak bisa menawarkan pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah.

Contoh:

Bila bank sentral memutuskan cadangan kas minimum yang harus ada sebesar 30%, maka jumlah yang beredar sebesar Rp100 miliar. Jadi, cadangan yang harus ada di bank umum sanggup dihitung: 30% × Rp100 miliar = Rp30.000.000.000,00 Berarti kredit yang diberikan kepada masyarakat paling banyak sebesar Rp70.000.000.000,00 Berdasarkan pola tersebut, maka perhitungan jumlah uang yang beredar sanggup dirumuskan sebagai berikut:

b. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif mencakup politik pagu kredit dan politik pembujukan moral.

1) Plafon credit policy (politik pagu kredit)

Politik pagu kredit artinya kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Untuk mengatur acara ekonomi semoga lebih tumbuh dengan baik, maka pemerintah (Bank Indonesia) sanggup melaksanakan pengawasan pinjaman secara selektif dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank umum menawarkan pinjaman-pinjaman dan melaksanakan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.

Misalnya untuk mendorong sektor industri, maka bank sentral sanggup menciptakan peraturan yang mengharuskan bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri dengan syarat-syarat yang ringan.

2) Moral persuation policy (politik pembujukan moral)

Politik pembujuan watak artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro semoga arus uang sanggup berjalan dengan lancar. Kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan memutuskan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank umum dalam bentuk tertulis, melalui pertemuan dengan pimpinan bank-bank tersebut.

Dalam pertemuan itu bank sentral menjelaskan kebijakankebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan yang diinginkan dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral sanggup meminta kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau menciptakan perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang mereka tetapkan.

Sumber http://www.ssbelajar.net/

Berlangganan Informasi Terbaru: