Kebanyakan Mgmp Dinilai Tidak Profesional
Januari tahun 2019, sketsa gres Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasar pada zonasi akan mulai diimplementasikan. Dengan sistem PPDB yang baru, tugas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) ataupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menjadi sangat penting.
Kendati begitu berdasarkan Pengamat pendidikan sekaligus Direktur Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD) Eka Simanjuntak ketika ini hanya sedikit MKKS dan MGMP yang beroperasi secara profesional. Kebanyakan MKKS dan MGMP di daerah, kata dia, hanya kumpul-kumpul tidak jelas.
"Guna MGMP itu ya tidak banyak. Karena selama ini enggak banyak MGMP yang jalan. Kalau pun ada itu mereka model arisan saja hanya kumpul-kumpul,"
Menurut Eka, ketika ini kompetensi guru di aneka macam kawasan juga masih mengalami ketimpangan kualitas. Karena itu ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan dari MGMP dan MKKS sebelum hukum zonasi diimplementasikan.
"Pengawas sekolah juga kinerjanya semua orang sudah tahu lah menyerupai apa. Kaprikornus perlu ada penilaian dulu semua komponen ini sudah siap atau belum," tegas dia.
Untuk diketahui mulai tahun aliran 2019/2020 sketsa PPDB akan berdasar pada zonasi. Nantinya sistem zonasi ini yang bakal membantu memetakan para siswa menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan penerapan zonasi gres ini, maka tidak ada lagi proses penerimaan siswa gres menjelang tahun aliran baru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano memberikan dari draft awal tersebut Kemendikbud telah membagi sebanyak sekitar 1900 zona se-Indonesia. Dia optimistis, aktivitas zonasi ini dapat mempermudah penyelesaian duduk kasus dan peningkatan mutu pendidikan di setiap kawasan atau zona.
“Sebab nanti kedua hal itu bakal dipecahkan oleh MGMP, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lainnya di setiap zona masing-masing. Kaprikornus tugas MGMP ini penting,” kata Supriano beberapa waktu lalu.
"Memang realitanya begitu. Ini juga sebagai autokritik bagi guru-guru dan kepala sekolah," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim ketika dihubungi Republika, Selasa (6/11).
Padahal baik MGMP maupun MKKS berfungsi sebagai wadah untuk saling membuatkan pengetahuan, pengalaman dan metode asuh yang kekinian. Meskipun ia juga tidak menampik selama ini ada juga MGMP yang sudah berjalan secara efektif.
Menurut ia banyak faktor mengapa MGMP dan MKKS tidak berjalan optimal di suatu daerah. Pertama dapat disebabkan lantaran tidak adanya anggaran, terkendala akses, dan kemungkinan lantaran guru atau kepala sekolah disibukkan oleh jam mengajar yang padat sehingga tidak sempat berkumpul di lembaga MGMP atau MKKS.
Satriwan menerangkan, MGMP ada di tingkat sekolah, Kabupaten atau Kota dan MGMP tingkat Provinsi. Biasanya, ada anggaran juga dari pemerintah untuk membiayai operasional MGMP.
"Tapi ya itu masalahnya tidak semua pemerintah kawasan yang benar-benar mengalokasikan dana untuk MGMP ini. Sehingga seringkali di daerah-daerah MGMP didanai secara swadaya," terperinci dia.
Jika MGMP dan MKKS bakal dimanfaatkan dalam sketsa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ia merekomendasikan semoga pemerintah benar-benar menguatkan MGMP dan MKKS di semua daerah. Caranya, kata Satriwan, dengan mengontrol kinerja MGMP dan MKKS secara serius.
"Pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan yang detail tupoksi MGMP dan MKKS. Apa saja yang mesti dilakukan MGGP, batasannya menyerupai apa dan lain-lain," terperinci dia.
republika.co,id Sumber http://indrabayang.blogspot.com
"Guna MGMP itu ya tidak banyak. Karena selama ini enggak banyak MGMP yang jalan. Kalau pun ada itu mereka model arisan saja hanya kumpul-kumpul,"
Menurut Eka, ketika ini kompetensi guru di aneka macam kawasan juga masih mengalami ketimpangan kualitas. Karena itu ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan dari MGMP dan MKKS sebelum hukum zonasi diimplementasikan.
"Pengawas sekolah juga kinerjanya semua orang sudah tahu lah menyerupai apa. Kaprikornus perlu ada penilaian dulu semua komponen ini sudah siap atau belum," tegas dia.
Untuk diketahui mulai tahun aliran 2019/2020 sketsa PPDB akan berdasar pada zonasi. Nantinya sistem zonasi ini yang bakal membantu memetakan para siswa menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan penerapan zonasi gres ini, maka tidak ada lagi proses penerimaan siswa gres menjelang tahun aliran baru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano memberikan dari draft awal tersebut Kemendikbud telah membagi sebanyak sekitar 1900 zona se-Indonesia. Dia optimistis, aktivitas zonasi ini dapat mempermudah penyelesaian duduk kasus dan peningkatan mutu pendidikan di setiap kawasan atau zona.
“Sebab nanti kedua hal itu bakal dipecahkan oleh MGMP, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lainnya di setiap zona masing-masing. Kaprikornus tugas MGMP ini penting,” kata Supriano beberapa waktu lalu.
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Dinilai tak Berjalan Efektif
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku pada realitanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tidak berjalan secara efektif. Bahkan istilah MGMP, kata dia, kerap dijadikan anekdot untuk kependekan 'makan, guyon, minum dan pulang'.Padahal baik MGMP maupun MKKS berfungsi sebagai wadah untuk saling membuatkan pengetahuan, pengalaman dan metode asuh yang kekinian. Meskipun ia juga tidak menampik selama ini ada juga MGMP yang sudah berjalan secara efektif.
Menurut ia banyak faktor mengapa MGMP dan MKKS tidak berjalan optimal di suatu daerah. Pertama dapat disebabkan lantaran tidak adanya anggaran, terkendala akses, dan kemungkinan lantaran guru atau kepala sekolah disibukkan oleh jam mengajar yang padat sehingga tidak sempat berkumpul di lembaga MGMP atau MKKS.
Satriwan menerangkan, MGMP ada di tingkat sekolah, Kabupaten atau Kota dan MGMP tingkat Provinsi. Biasanya, ada anggaran juga dari pemerintah untuk membiayai operasional MGMP.
"Tapi ya itu masalahnya tidak semua pemerintah kawasan yang benar-benar mengalokasikan dana untuk MGMP ini. Sehingga seringkali di daerah-daerah MGMP didanai secara swadaya," terperinci dia.
Jika MGMP dan MKKS bakal dimanfaatkan dalam sketsa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ia merekomendasikan semoga pemerintah benar-benar menguatkan MGMP dan MKKS di semua daerah. Caranya, kata Satriwan, dengan mengontrol kinerja MGMP dan MKKS secara serius.
"Pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan yang detail tupoksi MGMP dan MKKS. Apa saja yang mesti dilakukan MGGP, batasannya menyerupai apa dan lain-lain," terperinci dia.
republika.co,id Sumber http://indrabayang.blogspot.com
0 Response to "Kebanyakan Mgmp Dinilai Tidak Profesional"
Posting Komentar