Konsep Otonomi Tempat Bidang Pendidikan

Beberapa teori yang mendasari perlunya otonomi kawasan bidang pendidikan, antara lain (1) teori ekonomi neo-liberal, dan (2) teori organisasi.

Jouen, et al  menyatakan bahwa dalam pengelolaan pendidikan perlu mempertimbangkan impact dari teori ekonomi neo-liberal yang mendukung privatisasi sektor publik dan taktik pengelolaan administrasi yang melibatkan semua stakeholder.

Teori ekonomi neo-liberal Nampak sejalan dengan pemberlakukan otonomi kawasan bidang pendidikan sebagai tanggapan atas centralized system yang selama ini dirasakan kurang efektif dan efisien.

Privatisasi dalam teori ekonomi neo-liberal sanggup diartikan bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perlu diserahkan kepada pemerintah derah (dan publik) dan bukan lagi didominasi oleh pemerintah pusat.

Teori kedua yang mendasari otonomu kawasan bidang pendidikan ialah teori organisasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Murphy dalam Phillips  bahwa:

Organizational theory suggest that in decentralization, employees that are responsible for decision and are empoweres to make decisions have more control ever therir work and are accountable for their decisions. The effectiveness of organization is improved because the employee, who deals with and knows the client, can alter the product or service to meet the client’s needs.

Teori ini menekankan bahwa apabila mereka yang bertanggun jawan terhadap pengambilan keputusan (termasuk pemerintah kawasan – kabupaten/ kota) diberi kesempatan dan diberdayakan untuk mengambil keputusan dan mengurus kebutuhan mereka, mereka akan lebih accountable dan organisasi tersebut akan lebih efektif, alasannya ialah mereka lebih tahu kegiatan dan kebutuhan mereka sendiri.

Sumber gambar: aryzdhum.wordpress.com

Dalam konteks organisasi kependidikan, kalau pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh para pimpinan (pemerintah pusat) pada umumnya tidak akan efektif dan efisien alasannya ialah pemerintah sentra belum tentu mengetahui kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada di kawasan dan sekolah, sehingga seringkali kebijakan dan kegiatan yang ditetapkan tidak sempurna waktu dan tidak sempurna sasaran.

Teori organisasi ini menekankan perlunya pengambilan keputusan secara partisipatif, dan sejalan dengan otonomi kawasan bidang pendidikan yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, dengan cita-cita akan bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada publik.

Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.

Sumber http://pend-ekonomi.blogspot.com

Berlangganan Informasi Terbaru: