Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda Dalam Lembaga Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia - Selain memakai perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melaksanakan usaha diplomasi.
Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam aneka macam lembaga internasional sebagai berikut:
-Diplomasi beras tahun 1946
-Perundingan Linggarjati
-Agresi militer belanda I (tanggal 21 juli 1947)
-Perundingan Renvillle
-Agresi militer belanda II (tanggal 19 desember 1948)
-Konferensi Asia di New Delhi
-Perundingan Roem-Royen
-Konferensi meja lingkaran (KMB)
Diplomasi Beras tahun 1946
Antara India dan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, dikala rakyat India mengalami kekurangan materi makanan, pemerintah Indonesia mengatakan pertolongan padi sejumlah 500.000 ton.
Perjanjian pertolongan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 mei 1946. Perjanjian ini bantu-membantu merupakan tukar barang kedua negara, lantaran India ternyata juga mengatakan pertolongan obat-obatan kepada Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras ialah Indonesia semakin menerima simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir belanda.
Perundingan Linggarjati
Perundingan linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 november 1946 di Linggarjati, erat Cirebon. Dalam negosiasi ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sedangkan belanda diwakili oleh Prof Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat inggris.
Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati:
-Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera
-Republik Indonesia dan belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya ialah Republik Indonesia (RI)
-Republik Indonesia Serikat dan belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, belanda melanggar ketentuan negosiasi tersebut dengan melaksanakan aksi militer I tanggal 21 juli 1947.
Agresi Militer Belanda I (tanggal 21 juli 1947)
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan aksi militer I. Tujuannya ialah untuk menguasai sarana-sarana vital di jawa dan madura.
Berbagai reaksi bermunculan jawaban aksi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris mengatakan reaksi negatif. Australia dan india mengajukan duduk perkara Indonesia ini ke dewan keamanan PBB.
Pada tanggal 4 agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Anggota KTN ada 3 negara yaitu:
-Belgia (dipilih oleh belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland
-Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
-Amerika serikat (dipilih oleh Indonesia dan belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN ialah mengawasi secara pribadi penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian duduk perkara indonesia menjadi duduk perkara internasional. Secara diplomatis terperinci sangat menguntungkan indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan belanda dalam perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan belanda di Bangka.
Perundingan Renvillle
Perundingan renville dilaksanakan diatas geladak kapal renville milik Amerika Serikat tanggal 17 januari 1948.
Dalam negosiasi tersebut, pemerintah indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Hasil Perundingan Renville:
-Wilayah indonesia diakui menurut garis demarkasi (garis van mook)
-Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah indonesia hingga Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk
-Kedudukan RIS dan belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
-RI merupakan bab dari RIS
-Pasukan RI yang berada di kawasan kantong harus ditarik ke kawasan RI
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melaksanakan aksi militer II tanggal 19 desember 1948.
Agresi Militer Belanda II (tanggal 19 desember 1948)
Pada tanggal 19 desember 1948 belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam aksi ke II, belanda berhasil menduduki yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap, presiden soekarno mengatakan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat.
Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI bisa memberi intruksi kepada delegasi indonesia di lembaga PBB untuk mendapatkan penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan belanda.
Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh belanda.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan pada tanggal 20-25 januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dll.
Hasil Konferensi Asia di New Delhi meliputi:
-Pengembalian pemerintahan republik indonesia ke yogyakarta
-Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 maret 1949
-Penarikan tentara belanda dari seluruh wilayah indonesia
-Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah indonesia serikat paling lambat tanggal 1 januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 januari 1949 yang isinya:
-Penghentian operasi militer dan gerilya
-Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh belanda
-Pemerintah RI kembali ke yogyakarta
-Akan diadakan negosiasi secepatnya
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin menerima dukungan internasional dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dari bahaya dari belanda.
Perundingan Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 april 1949 di hotel des indes, jakarta. Sebagai wakil dari PBB ialah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi republik indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh van Royen.
Hasil Perundingan Roem-Royen:
-Pemerintah RI dan belanda setuju untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk membuat keamanan
-Pemerintah belanda akan segera mengembalikan pemerintah indonesia ke yogyakarta
-Kedua belah pihak setuju untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den haag, belanda
Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB merupakan langkah positif dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa indonesia-belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 agustus – 2 november 1949.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:
-Indonesia: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo
-BFO: Sultan Hamid II dari pontianak
-Belanda: Mr. van Maarseveen
-UNCI: Chritchley
BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
Hasil Keputusan KMB
-Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
-Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 desember 1949
-Masalah irian barat akan diadakan negosiasi lagi dalam waktu 1 tahun sesudah legalisasi kedaulatan RIS
-Antara RIS dan kerajaan belanda akan diadakan kekerabatan uni indonesia belanda yang dikepalai raja belanda
-Kapal-kapal perang belanda akan ditarik dari indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS
-Tentara kerajaan belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan hindia belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang dibutuhkan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 desember 1949 dilaksanakan penandatanganan legalisasi kedaulatan secara bersamaan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, ratu juliana, perdana menteri Dr. willem dress, menteri seberang lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh Hatta bersama menandatangani naskah legalisasi kedaulatan. Sedangkan di jakarta, sri sultan hamengkubuwono ix dan wakil tinggi mahkota belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah legalisasi kedaulatan.
Dampak dan efek KMB bagi rakyat indonesia:
-Belanda mengakui kemerdekaan indonesia
-Konflik dengan belanda sanggup diakhiri dan pembangunan segera sanggup dimulai
-Irian barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat
-Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan harapan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Sumber http://pendidikangeo.blogspot.com/
Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam aneka macam lembaga internasional sebagai berikut:
-Diplomasi beras tahun 1946
-Perundingan Linggarjati
-Agresi militer belanda I (tanggal 21 juli 1947)
-Perundingan Renvillle
-Agresi militer belanda II (tanggal 19 desember 1948)
-Konferensi Asia di New Delhi
-Perundingan Roem-Royen
-Konferensi meja lingkaran (KMB)
Antara India dan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, dikala rakyat India mengalami kekurangan materi makanan, pemerintah Indonesia mengatakan pertolongan padi sejumlah 500.000 ton.
Perjanjian pertolongan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 mei 1946. Perjanjian ini bantu-membantu merupakan tukar barang kedua negara, lantaran India ternyata juga mengatakan pertolongan obat-obatan kepada Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras ialah Indonesia semakin menerima simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir belanda.
Perundingan Linggarjati
Perundingan linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 november 1946 di Linggarjati, erat Cirebon. Dalam negosiasi ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sedangkan belanda diwakili oleh Prof Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat inggris.
Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati:
-Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera
-Republik Indonesia dan belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya ialah Republik Indonesia (RI)
-Republik Indonesia Serikat dan belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, belanda melanggar ketentuan negosiasi tersebut dengan melaksanakan aksi militer I tanggal 21 juli 1947.
Agresi Militer Belanda I (tanggal 21 juli 1947)
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan aksi militer I. Tujuannya ialah untuk menguasai sarana-sarana vital di jawa dan madura.
Berbagai reaksi bermunculan jawaban aksi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris mengatakan reaksi negatif. Australia dan india mengajukan duduk perkara Indonesia ini ke dewan keamanan PBB.
Pada tanggal 4 agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Anggota KTN ada 3 negara yaitu:
-Belgia (dipilih oleh belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland
-Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
-Amerika serikat (dipilih oleh Indonesia dan belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN ialah mengawasi secara pribadi penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian duduk perkara indonesia menjadi duduk perkara internasional. Secara diplomatis terperinci sangat menguntungkan indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan belanda dalam perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan belanda di Bangka.
Perundingan Renvillle
Perundingan renville dilaksanakan diatas geladak kapal renville milik Amerika Serikat tanggal 17 januari 1948.
Dalam negosiasi tersebut, pemerintah indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Hasil Perundingan Renville:
-Wilayah indonesia diakui menurut garis demarkasi (garis van mook)
-Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah indonesia hingga Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk
-Kedudukan RIS dan belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
-RI merupakan bab dari RIS
-Pasukan RI yang berada di kawasan kantong harus ditarik ke kawasan RI
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melaksanakan aksi militer II tanggal 19 desember 1948.
Agresi Militer Belanda II (tanggal 19 desember 1948)
Pada tanggal 19 desember 1948 belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam aksi ke II, belanda berhasil menduduki yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap, presiden soekarno mengatakan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat.
Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI bisa memberi intruksi kepada delegasi indonesia di lembaga PBB untuk mendapatkan penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan belanda.
Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh belanda.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan pada tanggal 20-25 januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dll.
Hasil Konferensi Asia di New Delhi meliputi:
-Pengembalian pemerintahan republik indonesia ke yogyakarta
-Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 maret 1949
-Penarikan tentara belanda dari seluruh wilayah indonesia
-Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah indonesia serikat paling lambat tanggal 1 januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 januari 1949 yang isinya:
-Penghentian operasi militer dan gerilya
-Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh belanda
-Pemerintah RI kembali ke yogyakarta
-Akan diadakan negosiasi secepatnya
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin menerima dukungan internasional dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dari bahaya dari belanda.
Perundingan Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 april 1949 di hotel des indes, jakarta. Sebagai wakil dari PBB ialah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi republik indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh van Royen.
Hasil Perundingan Roem-Royen:
-Pemerintah RI dan belanda setuju untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk membuat keamanan
-Pemerintah belanda akan segera mengembalikan pemerintah indonesia ke yogyakarta
-Kedua belah pihak setuju untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den haag, belanda
Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB merupakan langkah positif dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa indonesia-belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 agustus – 2 november 1949.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:
-Indonesia: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo
-BFO: Sultan Hamid II dari pontianak
-Belanda: Mr. van Maarseveen
-UNCI: Chritchley
BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
Hasil Keputusan KMB
-Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
-Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 desember 1949
-Masalah irian barat akan diadakan negosiasi lagi dalam waktu 1 tahun sesudah legalisasi kedaulatan RIS
-Antara RIS dan kerajaan belanda akan diadakan kekerabatan uni indonesia belanda yang dikepalai raja belanda
-Kapal-kapal perang belanda akan ditarik dari indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS
-Tentara kerajaan belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan hindia belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang dibutuhkan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 desember 1949 dilaksanakan penandatanganan legalisasi kedaulatan secara bersamaan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, ratu juliana, perdana menteri Dr. willem dress, menteri seberang lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh Hatta bersama menandatangani naskah legalisasi kedaulatan. Sedangkan di jakarta, sri sultan hamengkubuwono ix dan wakil tinggi mahkota belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah legalisasi kedaulatan.
Dampak dan efek KMB bagi rakyat indonesia:
-Belanda mengakui kemerdekaan indonesia
-Konflik dengan belanda sanggup diakhiri dan pembangunan segera sanggup dimulai
-Irian barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat
-Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan harapan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Sumber http://pendidikangeo.blogspot.com/
0 Response to "Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda Dalam Lembaga Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia"
Posting Komentar