Sistem Pemerintahan Parlmenter Ciri-Ciri, Kelebihan & Kekurangan

Sistem Pemerintahan  Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang dipilih oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala acara (tindakannya) kepada parlemen. Nah, sehabis kemarin kita sudah membahas lengkap mengenai sistem pemerintahan presidensial, pada kesempatan kali ini akan menghadirkan klarifikasi Sistem Pemerintahan Parlementer secara lengkap. Semoga bermanfaat. Check this out!!!

Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegomoni kerajaan. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam tiga fase peralihan, meskipun perubuahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas.

1. Fase pertama, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggungjawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan.
2. Fase kedua, muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja.
3. Fase ketiga, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai DPR sehingga raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh alasannya ialah itu, keberadaan sistem parlementer tidak lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia dan Swedia.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat korelasi akrab antara kekuasaan direktur dengan legislatif (parlemen). Badan direktur atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Jika kabinet dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kehendak parlemen, maka kabinet ini mendapat dukungan. Jika tidak sesuai dengan kehendak parlemen, maka parlemen dapat membubarkan kabinet dengan meminta pertanggungjawaban dari perdana menteri dengan mosi tidak percaya. Begitu pula kekuasaan parlemen dapat dibubarkan oleh kekuasaan eksekutif melalui kepala negara jika kabinet memiliki pandangan bahwa parlemen tidak mewakili kehendak rakyat.

Kedudukan kepala negara sebagai simbol kekuasaan negara. Hal ini mempunyai arti bahwa kepala negara tidak sanggup diganggu gugat. Dengan demikian, di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer terdapat adanya prinsip/asas the king can do no wrong (raja tidak sanggup dipersalahkan).

A. Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Berdasarkan uraian di atas, sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Terdapat korelasi yang akrab antara bada direktur dengan legislatif. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling memengaruhi.
2. Badan legislatif (parlemen) mempunyai kekuasaan yang besar sebagai tubuh perwakilan dan legislatif. Hal ini karena anggotanya dipilih secara eksklusif oleh rakyat melalui pemilihan umum dan merupakan tubuh satu-satunya yang dipilih rakyat.
3. Pemerintah (kabinet) terdiri atas perdana menteri dan para menteri.
4. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang menerima derma penuh dari mayoritas anggota parlemen. Apabila tidak menerima dukungan, maka parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kabinet sanggup membubarkan DPR melalui kekuasaan kepala negara.
6. Kedudukan kepala negara tidak sanggup diganggu gugat atau tidak sanggup diminta pertanggungjawaban konstitusional.
7. Kepala pemerintahan ialah perdana menteri, sedangkan kepala negara ialah raja (monarki), presiden (republik).

B. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer mempunyai kelebihan da kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

1. Dalam pembuatan kebijakan gampang terdapat kesesuaian pendapat antara direktur dan legislatif.
2. Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen, sehingga sanggup merepresentasikan kehendak rakyat.
3. Sistem pertanggungjawaban terang dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
4. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan berhati-hati lantaran adanya pengawasan dari parlemen.

C. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sedangkan kelemahan dari sistem parlementer ialah sebagai berikut.

1. Kedudukan direktur (kabinet) tidak stabil, lantaran tergantung pada lebih banyak didominasi dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu sanggup diberhentikan oleh parlemen.
2. Kabinet sanggup mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota DPR dari partai mayoritas.
3. Kebijakan politik negara menjadi labil lantaran sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.
4. Masa jabatan bada direktur (kabinet) tidak sanggup ditentukan sesuai dengan tamat masa jabatannya, lantaran sewaktu-waktu dapat bubar.

Pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini sanggup dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Di negara yang menganut paham monarki sanggup dipastikan kepala negaranya seorang raja. Di negara yang berbentuk republik, kepala negaranya merupakan presiden.  Presiden pada setiap negara mempunyai prosedur yang berbeda-beda dan presiden di negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi. Beberapa negara menentukan secara eksklusif presiden mereka, dipilih oleh parlemen, atau oleh suatu badan pemilihan.

Terima kasih sudah berkenan berkunjung dan membaca artikel Pendidikan Kewarganegaraan di atas ihwal Sistem Pemerintahan Parlementer, biar sanggup menambah pengetahuan teman sekalian. Apabila ada suatu kesalahan baik berupa penulisan maupun isi, mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama. Jangan lupa like dan share ya sobat. ^^Maju Terus Pendidikan Indonesia^^

Lihat juga artikel ihwal Sistem Pemerintahan Presidensial, di sini.

Sumber http://www.zonasiswa.com

Berlangganan Informasi Terbaru: