✔ Pemberlakuan Pajak Bagi E-Commerce Mulai April 2019

Hallo agan2 pengunjung setia ecotax, kali ini admin ingin menshare mengenai Pajak E-Commerce yang mulai berlaku per 1 April 2019. Seperti yang kita ketahui semua perkembangan E-Commerce dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat, dimana berdasarkan data yang mimin himpun dari kompas.com asumsi transaksi E-Commerce tahun 2018 mencapai US$ 9,1 Miliar dan pada tahun 2020 Kementrian Perdagangan memperkirakan transaksi e-commerce mencapai US$ 40 Miliar (Referensi). Melihat perkembangan ini makanya Pemerintah melalui Kementrian Keuangan menciptakan pengenaan pajak terhadap transaksi  e-commerce melalui peraturan kementerian keuangan No. 210/PMK.010/2018 semoga terciptanya asas keadilan terhadap acara konvesional yang sudah lebih dulu dikenakan pajak .

Tetapi agan2 yang gres berkecimpung di dunia E-Commerce dan mempunyai omzet tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar  tidak wajib menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan memungut PPN.  Kaprikornus agan2 jangan terlalu panik dari pemberlakuan Pajak bagi e commerce ini.

Source : doofinder.com

Mengenai inti dari peraturan  kementerian keuangan No. 210/PMK.010/2018 sebagai berikut :

1.      Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace

a.       Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace;

b.      Apabila belum mempunyai NPWP, sanggup menentukan untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;

c.       Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ibarat membayar pajak selesai dengan tarif 0,5 persen  dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta

d.      Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melakukan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2.      Kewajiban penyedia platform marketplace

a.       Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;

b.      Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;

c.       Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta

d.      Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace yakni pihak yang menyediakan sarana/tempat yang berfungsi sebagai pasar elektronik. Pedagang dan penyedia jasa pengguna platform sanggup menunjukkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Jika agan – agan ingin lebih tahu mengenai isi peraturan diatas agan sanggup mengklik link : ini.

Sekian pembahasan kita kali ini, semoga info diatas sanggup bermanfaat bagi agan2 semua dan terus dukung kami semoga kami sanggup terus mengatakan informasi terbaru dan bermanfaat lainnya bagi agan – agan semua, jangan lupa share atau comment ya gan semoga blog ini sanggup menjadi lebih baik sesuai harapan kita bersama.

Sumber http://candraekonom.blogspot.com

Berlangganan Informasi Terbaru: