Pengelolaan Limbah Elektronik Di Indonesia

Terjadinya peningkatan usul pada peralatan elektronik dan peralatan listrik rumah tangga mengakibatkan tantangan dan metode yang sempurna pada pengelolaan limbah produk-produk elektronik sehingga tidak memperlihatkan imbas negative pada lingkungan dan kesehatan manusia. Munculnya teknologi gres dalam pembuatan produk-produk gres semakin mempercepat peralatan elektronik menjadi lama dan memperpendek usia pakainya. Misalnya, penggunaan smartphone sekitar 2% pada tahun dan meningkat sekitar 5% pada tahun 2009, dan 13% di tahun 2010. Hal ini didasarkan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi smartphone dibanding Negara-negara berkembang lainnya [1]. Sehingga dengan demikian sanggup diasumsikan bahwa orang-orang di Indonesia mengganti telepon seluler mereka setiap 8 hingga dengan 14 bulan sekali. Hal ini sanggup memicu pertumbuhan limbah elektronik yang berasal dari telepon genggam.

Gambar 1. Komponen Elektronika

Terdapat dua sumber utama yang sanggup diindentifikasikan sebagai penghasil limbah elektronik dan peralatan listrik di Indonesia adalah limbah elektronik domestik dan pembuangan limbah elektronik dan peralatan listrik yang diimpor dari negara lain. Adapun limbah elektronik dan peralatan listrik domestik yang dihasilkan dari sektor tersebut Antara lain rumah tangga, komersial, institusi pemerintahan, produsen elektronik dan pengecer, pasar sekunder perangkat elektronik bekas. Rumah tangga mempunyai bantuan yang lebih besar dalam hal generasi peralatan elektronik usang. Biasanya, rumah tangga menjual perlengkapan elektronik dan listrik yang tidak terpakai pada pedagang barang bekas (tukang rombeng) melalui transaksi yang tidak resmi, sementara sector komersial dan institusi pemerintah menjual peralatan elektronik mereka eksklusif ke pengepul besar. Sementara impor peralatan elektronik dan peralatan listrik bekas dari luar negeri juga memperlihatkan bantuan yang signifikan terhadap permasalahan pengelolaan limbah elektronika. Disamping itu rendahnya biaya pengolahan, biaya tenaga kerja yang juga rendah dan masih lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan limbah elektronik juga menjadi alasan utama mudahnya impor secara ilegal peralatan elektronik dan listrik tersebut.

China merupakan salah satu negara tujuan impor peralatan elektronik dan listrik terbesar selain Indonesia. Indonesia gotong royong juga merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Basel. Perjanjian internasional ini telah diberlakukan semenjak tahun 1992, dimana menurut hasil konvensi tersebut terdapat fokus utama adalah perpindahan limbah elektronik lintas batas negara hanya sanggup dilakukan jikalau terdapat ijin tertulis dari negara yang mengekspor yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dari negara pengimpor [2]. UNEP juga menjelaskan bahwa limbah berbahaya dari peralatan elektronik dan peralatan listrik harus dikelola pada lokasi yang paling akrab dengan lokasi dimana produk tersebut diproduksi atau dihasilkan. Pemerintah Indonesia gotong royong menyadari bahwa limbah elektronik sanggup memunculkan potensi permasalahan yang cukup kompleks bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Akan tetapi, keadaan dilapangan seringkali menjadikan peraturan menjadi lemah, contohnya dalam dokumen impor limbah elektronik yang masuk sering memakai istilah umum menyerupai “logam bekas campuran” atau “plastik untuk didaur ulang”. Hal ini dilakukan oleh oknum sebagai upaya untuk menghindari kontrol dari departemen terkait [3; 4].

Menurut Widyarsana, sangat sulit menemukan limbah elektronik dan peralatan listrik yang dibuang ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) ataupun tempat pembuangan simpulan sampah (TPA) [5]. Hal ini dikarenakan alasannya sektor informal telah mengambil peranan yang cukup penting dalam proses daur ulang limbah peralatan elektronik dan listrik yang berasal dari rumah tangga. Lebih lanjut, Damanhuri dalam studinya menyatakan bahwa limbah peralatan elektronik dan peralatan listrik cenderung dianggap sebagai salah satu subyek yang mempunyai nilai irit yang cukup menjanjikan [6]. Sektor informal yang menggantungkan hidupnya dari daur ulang limbah elektronik dan peralatan listrik dengan mengambil material yang mereka anggap masih bernilai irit tanpa memperhatikan ancaman kesehatan dan kurangnya perhatian terhadap keselamatan dan imbas lingkungan yang sanggup terjadi. Secara umum, pedoman limbah peralatan elektronik dan peralatan listrik di Indonesia sanggup diketahui melalui tiga jalur ang saling berhubungan, adalah peralatan elektronik gres dibeli, dijual kepada pihak kedua dan dibuang bersama sampah rumah tangga. Minimnya akomodasi daur ulang yang dibentuk oleh pemerintah baik sentra maupun tempat mengakibatkan sampah jenis elektronik dan listrik harus melalui sektor informal.

Sumber pustaka:

[1] Anonim, Tiap 8 Bulan Orang Indonesia Ganti Smartphone, terdapat pada: http://www.neohoster.com/blog/tiap-8-bulan-orang-indonesia-ganti-smartphone (diakses 31 Januari 2014)

[2] UNEP, 2006. Secretariat of the Basel Convention, Geneva, Switzerland, Terdapat pada: www.basel.int. (diakses pada 01 Februari 2014)

[3] Khrisna, G., 2003, E-waste: computers and toxicity in India.,Sarai reader, 2003, 12-14.

[4] Agustina H., “The Challenges of E-Waste/WEEE Management in Indonesia,” The Regional Workshop on E-waste/WEEE Management UNEP-DTIE-IETC in collaboration with the Global Environment Centre, Osaka, 2010.

[5]  Widyarsana, I. M. W. “Pengembangan metode proyeksi timbulan limbah “e-waste” menurut masa pakai (end-of-life) barang “e-product” sebagai dasar dalam prediksi Material Flow Analysis,” Ph.D Dissertation, Dept. of Environmental Engineering, Institute Technology of Bandung, Indonesia, 2011

[6] Damanhuri, E. 2006. Preliminary identification of E-waste flows in Indonesia and its hazard characteristics. The 3rd annual conference of The National Institute of Environmental Studies. Japan.

Sumber http://rimantho.blogspot.com

Berlangganan Informasi Terbaru: