√ Perkembangan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Versi bahan oleh D Endarto

Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Menurut UUDS 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada tubuh legislatif atau DPR.

Dengan berlakunya kabinet parlementer pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain:

a. partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga cabinet jatuh bangun

b. partai politik tidak mencerminkan pemberian rakyat pemilih

c. partai politik yang berkuasa tidak sanggup melakukan programnya, alasannya ialah masa kerja kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpartai politik untuk menduduki dingklik terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, yaitu sebagai berikut.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Sukarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Lima belas hari lalu cabinet berhasil dibuat dengan nama Kabinet Natsir. Program kerja Kabinet Natsir, antara lain:

1) mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu Konstituante dalam waktu singkat

2) menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

3) memperjuangkan penyelesaian problem Irian Barat.

Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir ialah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh, lantaran mosi Hadikusumo dari PNI perihal pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.

Program kerja kabinet Sukiman antara lain:

1) menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara aturan untuk menjamin

keamanan dan ketentraman

2) mempercepat usaha penempatan bekas p0juang dalam lapangan pembangunan

3) menuntaskan persiapan pemilihan umum Konstituante.

4) menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian

5) memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kabinet Sukiman jatuh, lantaran ditandatanganinya kolaborasi keamanan Indonesia - Amerika Serikat menurut Mutual Security Aids (MSA).

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan tulang punggung PNI, PSI, dan Masyumi Natsir. Program kabinet Wilopo antara lain menyerupai berikut.

1) Bidang pendidikan dan pengajaran ialah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

2) Bidang perburuhan ialah melengkapi undangundang perburuhan.

3) Bidang keamanan ialah menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.

4) Bidang luar negeri ialah meneruskan usaha merebut Irian Barat.

Kabinet Wilopo jatuh lantaran Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berafiliasi dengan problem pembagian tanah.

d. Kabinet Ali – Wongso- Arifin atau Kabinet Ali I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Ali-Wongso-Arifin dibuat pada tanggal 30 Juli 1953. Program kerja cabinet Ali-Wongso-Arifin ialah sebagai berikut.

1) Bidang dalam negeri, mencakup keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, serta perburuhan.

2) Bidang Irian Barat ialah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI.

3) Bidang politik luar negeri, mencakup politik luar negeri bebas aktif, peninjauan kembali perihal hasil KMB.

Keberhasilan Kabinet Ali ialah pada masa pemerintahannya berhasil melakukan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Terjadinya insiden pergantian pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikenal dengan “Peristiwa 27 Juni 1955”, beberapa anggota tubuh legislatif mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain:

1) mengembalikan kewibawaan budbahasa pemerintah

2) melakukan pemilihan umum

3) memberantas korupsi

4) meneruskan usaha merebut kembali irian Barat.

Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan ialah sanggup menyelenggarakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan bunyi dan pembagian dingklik di dewan perwakilan rakyat diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno, untuk dibuat kabinet gres menurut hasil pemilu.

f. Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibuat menurut Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II, antara lain:

1) penghapusan hasil KMB

2) meneruskan usaha mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat

3) bidang dalam negeri, mencakup : memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem perbuuruhan, memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran

4) bidang luar negeri, mencakup menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kolaborasi dengan negara-negara Asia Afrika.

Keberhasilan Kabinet Ali II ialah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir. Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II.

1) Timbulnya pemberontakan di banyak sekali daerah

2) Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957

3) Adanya keretakan dalam tubuh kabinet, hal ini sanggup dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.

g. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan jadwal kerja:

1) membentuk Dewan Nasional

2) normalisasi keadaan Republik Indonesia

3) melanjutkan penghapusan KMB

4) memperjuangkan Irian Barat

5) mempercepat pembangunan.

Salah satu keberhasilan Kabinet Karya yaitu pada tanggal 18 November 1957 mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit, berarti negara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti, sehari lalu Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Sumber http://www.ssbelajar.net/

Berlangganan Informasi Terbaru: