√ Kebijakan Fiskal
Versi bahan oleh Ismawanto
Kebijakan fiskal - atau kebijakan anggaran ialah kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN, semoga sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan yang pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran sanggup dinilai dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.
1. Aspek kuantitatif artinya bekerjasama dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan.
2. Aspek kualitatif artinya bekerjasama dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran-pembayaran, dan subsidisubsidi. Penyusunan APBN dipakai sebagai penentu kebijakan fiskal suatu negara, sebagai alat untuk memengaruhi peningkatan pendapatan nasional.
1. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN sanggup diperinci menurut arah kebijakan dan taktik kebijakan.
a. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN
1) Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk sanggup membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi.
2) Kebijakan fiskal diarahkan untuk sanggup turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
3) Kebijakan fiskal diarahkan untuk sanggup mengatasi masalah-masalah fundamental yang menjadi prioritas
pembangunan, yaitu:
a) penanggulangan kemiskinan;
b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor;
c) revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan;
d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap
pendidikan dan pelayanan kesehatan;.
4) Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiscal dalam rangka penyelenggaraan otonomi kawasan dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
b. Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN
1) Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
2) Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga dapat dipercaya pasar modal.
3) Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB.
4) Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
5) Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
6) Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
7) Melanjutkan reformasi manajemen perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
8) Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat.
9) Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10) Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.
2. Macam-Macam Kebijakan Anggaran
APBN yang disusun pemerintah setiap tahun sanggup dimanfaatkan untuk memilih kebijakan anggaran (fiskal) yang diadaptasi dengan kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan anggaran mencakup hal-hal berikut.
a. Anggaran Seimbang
Anggaran seimbang ialah anggaran yang disusun dengan pendapatan totalnya sama/seimbang dengan pengeluaran totalnya. Tujuannya untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit.
b. Anggaran Dinamis
Anggaran dinamis ialah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga sanggup meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.
c. Anggaran Defisit
Anggaran defisit ialah anggaran dengan pengeluaran Negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang gres untuk membiayai pembangunannya.
d. Anggaran Surplus
Anggaran surplus ialah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan jikalau keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.
Untuk mengatasi defisit anggaran antara lain sanggup dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Kemungkinan Penciptaan Uang Baru
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah sanggup membuat uang baru, dengan cara mengeluarkan uang kertas gres melalui sumbangan dari Bank Sentral berupa kredit kepada pemerintah, atau sering dikatakan Anggaran Defisit Spending. Risiko yang timbul ialah terjadinya inflasi, yaitu meningkatkan harga barang secara umum, alasannya ialah bertambahnya jumlah uang yang beredar.
b. Kemungkinan untuk Pinjaman
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah sanggup memperoleh dana melalui sumbangan dengan cara pengeluaran obligasi dan surat-surat berharga.
Mulai tahun 2000, format dan struktur dalam APBN memakai anggaran defisit, artinya jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya dan didanai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Dan diusahakan untuk menghemat pengeluaran rutin, serta pengeluarannya ditujukan untuk pembangunan di bidang kegiatan yang produktif sehingga sanggup meningkatkan pendapatan nasional.
Untuk mencapai kebijakan tersebut, maka penyusunan APBN harus menurut prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Anggaran berimbang yang dinamis, maksudnya penerimaan diusahakan meningkat melalui tabungan pemerintah.
b. Penentuan skala prioritas yang tepat, artinya pengeluaran harus diadaptasi dengan kepentingannya.
c. Dana-dana pembangunan dalam negeri yang makin besar, artinya penerimaan dalam negeri selalu ditingkatkan, sedangkan penerimaan pembangunan (yang berasal dari utang luar negeri) selalu diperkecil.
d. Bekerja atas dasar kegiatan terpadu, artinya pelaksanaan kegiatan yang sanggup menjamin terpeliharanya stabilitas kehidupan ekonomi yang bisa mendorong pembangunan secara mantap.
0 Response to "√ Kebijakan Fiskal"
Posting Komentar