√ Perjuangan Mengatasi Kesulitan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Usaha Megatasi Kesulitan Ekonomi Indonesia Pada Awal kemerdekaan - Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melaksanakan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Pebruari 1946, pemerintah mulai memprakarsai perjuangan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :

1. Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini memperlihatkan besarnya santunan dan iktikad rakyat kepada Pemerintah RI.

2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab pribadi mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini yaitu untuk memperoleh janji yang lingkaran dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, ibarat :

a. masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi materi kuliner disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

b. masalah sandang

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM sanggup dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c. status dan manajemen perkebunan-perkebunan

Mengenai masalah evaluasi kembali status dan manajemen perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, duduk masalah status dan manajemen perkebunan ini sanggup diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, ibarat aktivitas ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wapres Drs. Moh. Hatta memperlihatkan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula merupakan materi ekspor yang penting, oleh lantaran itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diperlukan sanggup dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.

Saran yang disampaikan oleh Wapres ini sanggup direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) menurut Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan tubuh tetap yang bertugas menciptakan planning pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin pribadi oleh Wapres Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memperlihatkan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melaksanakan negosiasi dengan pihak Belanda.

Semua hasil anutan ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, lantaran situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar kawasan RI yang mempunyai potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai kawasan minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wapres Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini mencakup penyempurnaan manajemen negara, Angkatan Perang dan pegawanegeri ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya aktivitas ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai perjuangan swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi materi pangan dalam aktivitas ini, Kasimo menyarankan biar :

a. menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha.;

b. di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul;

c. pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan;

d. disetiap desa dibuat kebun-kebun bibit;

e. tranmigrasi.

6. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diperlukan sanggup dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga sanggup memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan biar pemerintah kawasan usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak sanggup berjalan dengan baik. PTE hanya bisa mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akhir dari Agresi Militer Belanda.

Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu perjuangan ekonomi pemerintah yaitu Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

Versi materi catatan sekolah

Sumber http://www.ssbelajar.net/

Berlangganan Informasi Terbaru: